Uu meminta supaya PNS di lingkungan Pemkab Tasik rela saat tambahan penghasilan pegawai (TPP) mengalami pemotongan hingga sebesar 50 persen. Kata dia, dana TPP terbilang besar yaitu sebesar Rp 60 miliar per tahun. Sehingga dengan pemotongan setengahnya yaitu Rp 30 miliar bisa menjadi dana segar pembangunan. Ia berdalih pemotongan mesti dilakukan guna menopang anggaran renovasi Masjid Agung Kabupaten Tasik di Singaparna.
"Saya minta dengan keikhlasan TPP dipotong 50 persen dari seluruh PNS untuk pembangunan Masjid Agung. Dari jumlah TPP Rp 60 miliar per tahun akan terkumpul Rp 30 miliar bagi pembangunan Masjid," katanya.
Ia menjelaskan setidaknya dibutuhkan dana Rp 50 miliar bagi pembangunan Masjid Agung beserta gedung Islamic Center. Hingga saat ini dana sudah terkumpul Rp 20 miliar, maka sisa defisitnya hendak diambil dari TPP.
"Kebutuhannya Rp 50 miliar dengan islamic center sudah ada Rp 20 miliar, berarti kurang Rp 30 miliar. Danannya sudah tidak ada, saya akan minta dengan maksa karena demi kebaikan," ujarnya.
Diketahui, alokasi belanja tidak langsung di RAPBD Kab. Tasikmalaya 2016 dihabiskan bagi kebutuhan PNS. Bahkan nilainya membengkak sampai sekitar 80 persen. Padahal untuk belanja langsung, atau yang ada kaitannya dengan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan alokasi belanjanya hanya sekitar 20 persen.
Prosentase itu diperoleh lewat proyeksi pendapatan dalam APBD 2016 sebesar Rp 2,05 triliun. Adapun anggaran belanja di APBD 2016 diproyeksikan sebesar Rp 2,1 triliun. Dari jumlah anggaran belanja tersebut, alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,7 triliun atau mencapai sekitar 80 persen dari total belanja. Angka itu didominasi oleh pengeluaran untuk PNS. Sedangkan untuk belanja langsung yang ada kaitannya langsung kebutuhan masyarakat hanya dialokasikan Rp 433 miliar atau sekitar 20 persen dari total belanja.
see in English
Regent Tasikmalaya Uu Ulum Ruzhanul newly inaugurated 109 civil servants in the hall of the Old Hall, Thursday (29/12). But he immediately expressed an intention to cut the allowance of all civil servants, including the newly inducted.
Uu requested that civil servants in the Regency Lake willingly additional time employee income (TPP) were cut by up to 50 percent. He said, somewhat large TPP funds amounting to Rp 60 billion per year. So by cutting half of Rp 30 billion could be fresh funds development. He argued the cutting must be done to shore up the budget renovation of the Grand Mosque in the Lake District Singaparna.
"I ask with sincerity TPP cut 50 percent of all civil servants for the construction of the Great Mosque. Of TPP Rp 60 billion per year will be collected Rp 30 billion for the construction of the mosque," he said.
He explained that it takes at least Rp 50 billion for the construction of the Great Mosque and its Islamic Center. Until now, the fund has collected Rp 20 billion, then the rest of the deficit is going to be taken from the TPP.
"The need Rp 50 billion with islamic center already exists Rp 20 billion, meaning approximately USD 30 billion. Our funds are gone, I will ask the force for goodness sake," he said.
Known, allocation of indirect expenditure in the proposed budget Kab. Tasikmalaya in 2016 was spent for the needs of civil servants. Even its value swelled to about 80 percent. Whereas for direct spending, or in connection with the programs that come into contact with the public such as health and education allocations spending only about 20 percent.
This percentage is obtained through revenue projections in the 2016 budget amounting to Rp 2.05 trillion. As for spending in 2016 projected budget of Rp 2.1 trillion. Of the total budget, the allocation of indirect expenditure of Rp 1.7 trillion or about 80 percent of total spending. That figure is dominated by expenditure for civil servants. As for the direct expenditures that relate directly to the needs of society is only allocated Rp 433 billion, or about 20 percent of total expenditure.